Cara Membuat Essay yang Baik

gimana cara membuat essay yang baik dan sistematis

menurut wikipedia:
Jika dipetakan mengenai langkah-langkah membuat esai, bisa dirunut sebagai berikut:

1. Menentukan tema atau topik
2. Membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas
3. Menuliskan pendapat kita sebagai penulisnya dengan kalimat yang singkat dan jelas
4. Menulis tubuh esai; memulai dengan memilah poin-poin penting yang akan dibahas, kemudian buatlah beberapa subtema pembahasan agar lebih memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari gagasan kita sebagai penulisnya, selanjutnya kita harus mengembangkan subtema yang telah kita buat sebelumnya.
5. Membuat paragraf pertama yang sifatnya sebagai pendahuluan. Itu sebabnya, yang akan kita tulis itu harus merupakan alasan atau latar belakang alasan kita menulis esai tersebut.
6. Menuliskan kesimpulan. Ini penting karena untuk membentuk opini pembaca kita harus memberikan kesimpulan pendapat dari gagasan kita sebagai penulisnya. Karena memang tugas penulis esai adalah seperti itu. Berbeda dengan penulis berita di media massa yang seharusnya (memang) bersikap netral.
7. Jangan lupa untuk memberikan sentuhan akhir pada tulisan kita agar pembaca merasa bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tulis tersebut dengan mudah dan sistematis sehingga membentuk kerangka berpikir mereka secara utuh.


saya kurang mengerti di point kedua, tolong dong anda berikan contoh menulis essay yang benar, lengkap dan sistematis (yang kurang lebih 1000 kata)

kemudian jikalau ada kutipan dari buku, bagaimana saya menuliskannya dan apakah memakai daftar pustaka?? klo ada di mana saya letakkan daftar pustaka, apakah di halaman yang sama atau di halaman yang berbeda
2. membuat garis besar ide-ide yang akan kita bahas

Misal saudara mau buat essay dengan tema: Keterlibatan Tuhan terhadap Kaum Miskin

garis besar ide-idenya:
1. Tuhan dan Kaum Miskin dalam Budaya Timur Tengah
2. Tuhan dan Kaum Miskin dalam Kisah Kitab Suci
3. Tuhan dan Kaum Miskin dalam Jeritan Mereka yang Termarjinalkan.etc

kalau ada kutipan dari buku, diakhir kata/kalimat yang dikutip biasanya diberi catatan kaki (Inset, reference, footnote, insert, kalau sudah keluar angka pada halaman paling bawah, tulis nama pengarang, judul buku (ditulis miring), penerbit, kota terbit, tahun. halaman dari kata/kalimat yang saudara tadi kutip.

jika mau diberi daftar pustaka, silakan lihat catatan kaki yang sudah saudara buat.
Pembuatan daftar pustaka biasanya dibuat pada halaman yang paling belakang, diurutkan sesuai dengan abjad. misal:
Anan, Bandirto.1976. Zamrud Katulistiwa. Merapi. Yogyakarta.
Sudibyo, Bambang (Nama di balik).1980. Era Orde Baru (judul buku dibuat miring). Kanisius. Yogyakarta

Struktur sebuah esay terdiri dari 3 tiga bagian:
1. Pengantar/Pengenalan (5% dari total essay)Biasanya 1 - 2 paragraf yang berisikan satu atau lebih hal-hal berikut ini: definisi masalah, pembatasan asumsi, istilah-istilah teknis yang digunakan dan tujuan penulisan, yang bisa menjelaskan secara seksama sebuah dalil yang kita ungkapkan.
2. Pembahasan/Argumentasi (85%-90% dari total esay)Bagian utama dari sebuah esay yang ditujukan untuk mengungkapkan bukti-bukti dalam bentuk: (a) logika penalaran pribadi, (b) teori-teori yang ada, atau (c) secara empiris melalui penelitian, yang relevan dengan masalah yang kita bahas. Dalam bagian ini kita memerlukan contoh-contoh, logika, teori, hasil penelitian yang masuk akal dan relevan dengan pernyataan-pernyataan yang tegas.Lebih baik lagi seandainya kita menyisipkan teknik devil's advocate atau kontra argumentasi dalam setiap pernyataan-pernyataan yang kita buat sehingga esay kita menjadi sulit untuk diserang.Dalam hal ini kita juga perlu mengumpulkan banyak bacaan dari topik yang dibahas dengan tentunya harus mencantumkan referensi-referensi. Hindari plagiarisme!Seandainya kita tidak bisa mendapatkan contoh-contoh dari teori, media, internet atau sumber-sumber yang lain, masukkan contoh-contoh dari pengalaman pribadi atau contoh praktis.
3. Penuntup/Kesimpulan (5%-10% dari total esay)Panjangnya penutup atau kesimpulan tergantung dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ungkapan dalam bagian definisi masalah pada bagian pembukaan. Jawaban-jawaban ini sebenarnya berkaitan dengan bukti-bukti yang kita bahas pada bagian argumentasi/pembahasan yang masih dalam kerangka tujuan penulisan. Lebih baik lagi, kalau ada penekanan terhadap argumentasi yang paling kuat yang paling dikuasai pada bagian pembahasan.


Panduan Dasar Menulis Esai

Untuk membuat sebuah esai yang berkualitas, diperlukan kemampuan dasar menulis dan latihan yang terus menerus. Berikut ini
panduan dasar dalam menulis sebuah esai.

Struktur Sebuah Esai

Pada dasarnya, sebuah esai terbagi minimum dalam lima paragraf:
1. Paragraf pertama: Dalam paragraf ini penulis memperkenalkan topik yang akan dikemukakan, berikut tesisnya. Tesis ini harus
dikemukakan dalam kalimat yang singkat dan jelas, sedapat mungkin pada kalimat pertama. Selanjutnya pembaca
diperkenalkan pada tiga paragraf berikutnya yang mengembangkan tesis tersebut dalam beberapa sub topik.

2. Paragraf kedua sampai kelima: Ketiga paragraf ini disebut tubuh dari sebuah esai yang memiliki struktur yang sama. Kalimat
pendukung tesis dan argumen-argumennya dituliskan sebagai analisa dengan melihat relevansi dan relasinya dengan masing-
masing sub topik.

3. Paragraf kelima (terakhir): Paragraf kelima merupakan paragraf kesimpulan. Tuliskan kembali tesis dan sub topik yang telah
dibahas dalam paragraf kedua sampai kelima sebagai sebuah sintesis untuk meyakinkan pembaca

Langkah-langkah membuat Esai

1. Memilih Topik

Bila topik telah ditentukan, anda mungkin tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih. Namun demikian, bukan berarti anda siap
untuk menuju langkah berikutnya.

Pikirkan terlebih dahulu tipe naskah yang akan anda tulis. Apakah berupa tinjauan umum, atau analisis topik secara khusus? Jika
hanya merupakan tinjauan umum, anda dapat langsung menuju ke langkah berikutnya. Tapi bila anda ingin melakukan analisis
khusus, topik anda harus benar-benar spesifik. Jika topik masih terlalu umum, anda dapat mempersempit topik anda. Sebagai
contoh, bila topik tentang “Indonesia” adalah satu topik yang masih sangat umum. Jika tujuan anda menulis sebuah gambaran
umum (overview), maka topik ini sudah tepat. Namun bila anda ingin membuat analisis singkat, anda dapat mempersempit topik
ini menjadi “Kekayaan Budaya Indonesia” atau “Situasi Politik di Indonesia. Setelah anda yakin akan apa yang anda tulis, anda
bisa melanjutkan ke langkah berikutnya.

Bila topik belum ditentukan, maka tugas anda jauh lebih berat. Di sisi lain, sebenarnya anda memiliki kebebasan memilih topik
yang anda sukai, sehingga biasanya membuat esai anda jauh lebih kuat dan berkarakter.

2. Tentukan Tujuan

Tentukan terlebih dahulu tujuan esai yang akan anda tulis. Apakah untuk meyakinkan orang agar mempercayai apa yang anda
percayai? Menjelaskan bagaimana melakukan hal-hal tertentu? Mendidik pembaca tentang seseorang, ide, tempat atau sesuatu?
Apapun topik yang anda pilih, harus sesuai dengan tujuannya.

3. Tuliskan Minat Anda

Jika anda telah menetapkan tujuan esai anda, tuliskan beberapa subyek yang menarik minat anda. Semakin banyak subyek yang
anda tulis, akan semakin baik. Jika anda memiliki masalah dalam menemukan subyek yang anda minati, coba lihat di sekeliling
anda. Adakah hal-hal yang menarik di sekitar anda? Pikirkan hidup anda? Apa yang anda lakukan? Mungkin ada beberapa yang
menarik untuk dijadikan topik. Jangan mengevaluasi subyek-subyek tersebut, tuliskan saja segala sesuatu yang terlintas di
kepala.

4. Evaluasi Potensial Topik

Jika telah ada bebearpa topik yang pantas, pertimbangkan masing-masing topik tersebut. Jika tujuannya mendidik, anda harus
mengerti benar tentang topik yang dimaksud. Jika tujuannya meyakinkan, maka topik tersebut harus benar-benar menggairahkan.
Yang paling penting, berapa banyak ide-ide yang anda miliki untuk topik yang anda pilih.

Sebelum anda meneruskan ke langkah berikutnya, lihatlah lagi bentuk naskah yang anda tulis. Sama halnya dengan kasus
dimana topik anda telah ditentukan, anda juga perlu memikirkan bentuk naskah yang anda tulis.

5. Membuat Outline

Tujuan dari pembuatan outline adalah meletakkan ide-ide tentang topik anda dalam naskah dalam sebuah format yang
terorganisir.
1. Mulailah dengang menulis topik anda di bagian atas
2. Tuliskan angka romawi I, II, III di sebelah kiri halaman tersebut, dengan jarak yang cukup lebar diantaranya
3. Tuliskan garis besar ide anda tentang topik yang anda maksud:
• Jika anda mencoba meyakinkan, berikan argumentasi terbaik
• Jika anda menjelaskan satu proses, tuliskan langkah-langkahnya sehingga dapat dipahami pembaca
• Jika anda mencoba menginformasikan sesuatu, jelaskan kategori utama dari informasi tersebut
4. Pada masing-masing romawi, tuliskan A, B, dan C menurun di sis kiri halaman tersebut. Tuliskan fakta atau informasi
yang mendukung ide utama

6. Menuliskan Tesis

Suatu pernyataan tesis mencerminkan isi esai dan poin penting yang akan disampaikan oleh pengarangnya. Anda telah
menentukan topik dari esai anda, sekarang anda harus melihat kembali outline yang telah anda buat, dan memutuskan poin
penting apa yang akan anda buat. Pernyataan tesis anda terdiri dari dua bagian:
• Bagian pertama menyatakan topik. Contoh: Budaya Indonesia, Korupsi di Indonesia
• Bagian kedua menyatakan poin-poin dari esai anda. Contoh: memiliki kekayaan yang luar biasa, memerlukan waktu yang
panjang untuk memberantasnya, dst.

7. Menuliskan Tubuh Esai

Bagian ini merupakan bagian paling menyenangkan dari penulisan sebuah esai. Anda dapat menjelaskan, menggambarkan dan
memberikan argumentasi dengan lengkap untuk topik yang telah anda pilih. Masing-masing ide penting yang anda tuliskan pada
outline akan menjadi satu paragraf dari tubuh tesis anda.

Masing-masing paragraf memiliki struktur yang serupa:
• Mulailah dengan menulis ide besar anda dalam bentuk kalimat. Misalkan ide anda adalah: “Pemberantasan korupsi di
Indonesia”, anda dapat menuliskan: “Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan kesabaran besar dan waktu yang
lama”
• Kemudian tuliskan masing-masing poin pendukung ide tersebut, namun sisakan empat sampai lima baris.
• Pada masing-masing poin, tuliskan perluasan dari poin tersebut. Elaborasi ini dapat berupa deskripsi atau penjelasan
atau diskusi
• Bila perlu, anda dapat menggunakan kalimat kesimpulan pada masing-masing paragraf.
• Setelah menuliskan tubuh tesis, anda hanya tinggal menuliskan dua paragraf: pendahuluan dan kesimpulan.

8. Menulis Paragraf Pertama
• Mulailah dengan menarik perhatian pembaca.
• Memulai dengan suatu informasi nyata dan terpercaya. Informasi ini tidak perlu benar-benar baru untuk pembaca anda,
namun bisa menjadi ilustrasi untuk poin yang anda buat.
• Memulai dengan suatu anekdot, yaitu suatu cerita yang menggambarkan poin yang anda maksud. Berhati-hatilah dalam
membuat anekdot. Meski anekdot ini efektif untuk membangun ketertarikan pembaca, anda harus menggunakannya
dengan tepat dan hati-hati.
• Menggunakan dialog dalam dua atau tiga kalimat antara beberapa pembicara untuk menyampaikan poin anda.
• Tambahkan satu atau dua kalimat yang akan membawa pembaca pada pernyataan tesis anda.
• Tutup paragraf anda dengan pernyataan tesis anda.

9. Menuliskan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman dari poin-poin yang telah anda kemukakan dan memberikan perspektif akhir anda kepada
pembaca. Tuliskan dalam tiga atau empat kalimat (namun jangan menulis ulang sama persis seperti dalam tubuh tesis di atas)
yang menggambarkan pendapat dan perasaan anda tentang topik yang dibahas. Anda dapat menggunakan anekdot untuk
menutup esai anda.

10. Memberikah Sentuhan Akhir
• Teliti urutan paragraf Mana yang paling kuat? Letakkan paragraf terkuat pada urutan pertama, dan paragraf terlemah di
tengah. Namun, urutan tersebut harus masuk akal. Jika naskah anda menjelaskan suatu proses, anda harus bertahan
pada urutan yang anda buat.
• Teliti format penulisan. Telitilah format penulisan seperti margin, spasi, nama, tanggal, dan sebagainya
• Teliti tulisan. Anda dapat merevisi hasil tulisan anda, memperkuat poin yang lemah. Baca dan baca kembali naskah anda.
• Apakah masuk akal? Tinggalkan dulu naskah anda beberapa jam, kemudian baca kembali. Apakah masih masuk akal?
• Apakah kalimat satu dengan yang lain mengalir dengan halus dan lancar? Bila tidak, tambahkan bebearpa kata dan frase
untuk menghubungkannya. Atau tambahkan satu kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya
• Teliti kembali penulisan dan tata bahasa anda.

sumber http://forum.indowebster.com/showthread.php?t=108103

Read More

ADA GAK YHAA??

“sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain”

……

Setiap orang akan berada dalam lingkungan sosial (organisasi, komunitas, masyarakat, dll) karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Namun, keberadaan seseorang dalam lingkungan sosial dapat diartikan menjadi 5 hukum. Pertama adalah haram. Artinya adanya seseorang bagi mereka mengakibatkan kesusahan bagi mereka dan tidak adanya seseorang akan jadi lebih baik bagi mereka. Kedua, kedua adalah makruh. Artinya keberadaan seseorang akan mengakibatkan kesusahan bagi mereka dan tidak adanya seseorang tidak akan memberi pengaruh apa-apa bagi mereka. Ketiga adalah mubah. Artinya ada atau tidak adanya keberadaan seseorang tidak akan memberi pengaruh apapun. Keempat adalah sunnah. Artinya keberadaan seseorang akan memberikan manfaat bagi mereka dan tidak adanya keberadaan seseorang tidak akan memberi pengaruh. Kelima adlah wajib. Artinya keberadaan seseorang akan memberikan manfaat bagi mereka dan tidak adanya seseorang akan mengakibatkan kesulitan bagi mereka. (mungkin bisa disimpulkan mana yang lebih baik).

“sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain”

Tak jarang bukan seseorang mendengar kalimat tersebut? Akan sangat beruntung jika seseorang mampu melaksanakan tersebut. Kenapa beruntung? Tentunya karena seseorang menjadi manusia yang baik. hehehe

Banyak hal yang seseorang dapatkan saat seseorang bermanfaat bagi orang lain lho. Pertama, seseorang telah melaksanakan anjuran Allah SWT. Kedua, seseorang mendapatkan ketenangan batin saat melihat orang tersenyum atas apa yang seseorang berikan baik berupa fisik maupun non-fisik (ide, tindakan, dan lain-lain) kepada mereka. Ketiga, karena bagi orang lain keberadaan seseorang menjadikan kebaikan bagi mereka maka seseorang akan diterima masyarakat. keempat, karena kita merubah sesuatu menjadi lebih baik. “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah takdir suati kaum hingga mereka mengubah yang ada pada mereka sendiri.” (kalau mau nambahin juga boleh J)

So, apa yang bisa seseorang perbuat maka perbuatlah. Jika tidak bisa maka belajarlah agar bisa berbuat untuk kemanfaatn orang lain. 

Apa yang kita tampilkan bisa jadi cerminan seberapa besar upaya yang kita lakukan

Read More

Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam

sebagai reward kepada kami, klik INI dulu ya.

Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam (LKTEI) merupakan tulisan berisi ide atau gagasan kreatif karya berdasarkan data yang dianalisa secara runtut, tajam dan diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Hasil karya ini diharapkan mempunyai pemikiran kedepan untuk memecahkan masalah dan membahas isu-isu terkini di seputar Ekonomi Islam.

TEMA : “Kebijakan Publik Islam dalam Membentuk Tatanan Masyarakat Sejahtera”

Sub Tema:
1. Kebijakan Keuangan Publik Islam
2. Jaminan Sosial (Takaful Ijtima’i) Islam Terhadap Fakir, Miskin, dan Non Muslim
3. Peranan Pemerintah Dalam Mendistribusikan Pendapatan
4. Pencapaian Ekonomi Inklusif dalam Kebijakan Pemerintah

PERSYARATAN PESERTA LOMBA
1. Lomba ini terbuka untuk seluruh mahasiswa/i yang masih aktif di seluruh KSEI Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta di Indonesia.
2. LKTEI Temilnas XII tahun 2013 ini merupakan lomba perorangan, dimana peserta menulis maksimal 1 makalah secara perorangan.
3. Karya Tulis Ilmiah bukan merupakan hasil penelitian/skripsi, tidak mengandung unsur plagiat dan belum pernah dipublikasikan dan diperlombakan sebelumnya.

SISTEMATIKA PENULISAN LKTEI TEMILNAS XII TAHUN 2013
Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut:



1. Bagian Awal

a. Halaman Judul
1. Judul identik dengan huruf besar, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda.
2. Nama penulis dan Nomor Induk Mahasiswa dibuat dengan jelas.
3. Asal Perguruan Tinggi ditulis dengan jelas.
4. Tahun Penulisan.

b. Lembar Pengesahan
1. Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk.
2. Lembar pengesahan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan Wakil/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan lengkap dengan stempel Perguruan Tinggi.
3. Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan.

c. Kata Pengantar dari Penulis.
d. Daftar isi dan daftar lainnya yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.
e. Ringkasan karya tulis disusun sebanyak-banyaknya 2 (dua) halaman yang mencerminkan isi keseluruhan karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi.



2. Bagian Inti

a. Pendahuluan
Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang alasan mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis dan penjelasan tentang makna penting serta menariknya masalah tersebut untuk ditelaah.
2. Mengundang pertanyaan yang akan dijawab melalui penulisan.
3. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.

b. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka berisi:
1. Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji.
2. Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
c. Metode Penulisan
Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat cara/prosedur pengumpulan data dan atau informasi, analisis-sistematis, mengambil simpulan, serta merumuskan saran atau rekomendasi.
d. Bagian Isi atau Pembahasan
Analisis permasalahan didasarkan pada data dan atau informasi serta Telaah Pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif.
e. Bagian Penutup
1. Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan.
2. Saran yang disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi ide yang diusulkan.




3. Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka dicantumkan untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbit. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat website-nya.
b. Lampiran-lampiran (jika diperlukan).
c. Daftar Riwayat Hidup peserta minimal mencakup nama lengkap, tempat,dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor telepon, riwayat pendidikan, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, penghargaan ilmiah yang pernah diraih, serta dilampiri dengan pas foto warna terbaru ukuran 3x4 di pojok kanan atas halaman.

more info http://www.temilnassolo.com/

Read More

KOLERASI TRAGEDY OF THE COMMONS DENGAN KEMACETAN DI JALAN RAYA

KOLERASI TRAGEDY OF THE COMMONS  DENGAN KEMACETAN DI JALAN RAYA

Oleh:

Ahmad Musabbihin (041011009)

Mahasiswa pada Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Airlangga

Abstract

Congestion problems on the roads common in urban areas. Traffic congestion has caused a very large when we look at. Congestion caused losses due to fuel, loss of productive time residents, owners of public transport losses, and damages health. If a road traffic flow volume was almost close to or exceed the capacity of the road that will lead to a bottleneck, so the trip was not comfortable anymore.

When examined, the bottleneck could be considered a Tragedy of the Commons because the case is almost like. Although the highway is not a resource, the highway has the nature of public goods in which all people can use it without being able to prevent it. So that all the people vying to use it.

This paper is a description of the notion Tragedy of the Commons, correlation jamming with Tragedy of the Commons, and alternatives to reduce congestion. This paper is expected to provide an alternative in accordance with the problem at hand

Keywords: Congestion, Traffic, Tragedy of the Commons

Pendahuluan

Kemacetan merupakan penyakit kronis bagi kota-kota besar. Buruknya kondisi ruang lalu lintas jalan, kondisi kendaraan jenis dilihat dari ukuran, kuantitas (jumlah) dan kualitas kendaraan, perilaku dan kebiasaan pengguna jalan merupakan penyebab terjadinya kemacetan.

Tak sulit untuk tidak meragukan bahwa tingginya jumlah mobil pribadi yang beredar di jalan raya berkorelasi dengan terjadinya kemacetan lalulintas, dengan perkataan lain, semakin banyak jumlah mobil pribadi yang beredar di jalan raya maka semakin tinggi pula tingkat kemacetan lalulintas. Hal ini mempunyai kolerasi dengan Tragedy of The Commons yang dapat digambarkan sebagai sebuah padang rumput yang terbuka untuk semua. Tanpa pengecualian setiap pengembala dapat menjaga beberapa lembunya pada wilayah yang dianggap milik bersama itu. Yang pada akhirnya padang rumput itu rusak akibat daya dukung ketersediaan padang rumput tidak mampu mengimbangi keinginan pengembala-pengembala.

Kemacetan memberikan dampak negatif yang besar baik sosial maupun ekonomi yaitu kerugian waktu, pemborosan energi, keausan kendaraan lebih tinggi, meningkatkan polusi udara, meningkatkan stress pengguna jalan, mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Tingkat kemacetan yang sudah dalam taraf memprihatinkan di wilayah Jakarta diperkirakan juga mengakibatkan kerugian yang diderita seluruh warga Ibu Kota. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 28 triliun per tahun (www.kompas.com, 10 september 2009).

Tragedy of The Commons

Tragedy of The Commons dalam istilah lain disebut tragedi kepemilikan bersama, mengacu pada tulisan Garret Hardin dalam Majalah Science edisi 162 yang terbit tahun 1968 yang berjudul” Tragedy of the Commons”. Tragedy of the common (tragedi kepemilikan bersama)” menggunakan kata tragedi sebagai pandangan para filosofi yang sering menggunakannya. “Inti dari drama tragedi ini adalah ketidakbahagian. Ketidakbahagiaannya terletak pada kekejaman dalam bekerja untuk merebut sesuatu. Tragedi Kepemilikan Bersama timbul saat setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan mahkluk hidup lain. Oleh karena itu, Tragedi Kepemilikan Bersama ini umumnya terjadi pada sumber daya yang merupakan milik umum.         

Tragedi Kepemilikan Bersama adalah suatu pandangan tentang keinginan untuk meraih untung yang banyak untuk kepentingan pribadi daripada membagi-bagikannya kepada manusia lain dan masing-masing mendapat jatah sedikit. Pandangan seperti ini  awalnya akan terasa menguntungkan bagi pihak yang memakai banyak sumber daya alam, namun pada akhirnya ketersediaan sumber daya alam akan habis dan justru berdampak negatif bagi pihak yang memakai dan bagi manusia lain.

Tragedy of the common dapat digambarkan sebagai sebuah padang rumput yang terbuka untuk semua. Tanpa pengecualian setiap pengembala dapat menjaga beberapa lembunya pada wilayah yang dianggap milik bersama itu. Seperti pekerjaan yang dilakukan atas alasan memenuhi kepuasan yang tertunda selama berabad-abad karena perang suku, perburuan liar dan penyakit bagi manusia serta hewan liar yang sangat tergantung pada daya dukung-ketersediaan lahan. Akhirnya, bagaimanapun, tiba saatnya perhitungan-perhitungan dengan tujuan memenuhi nafsu untuk keutuhan sosial menjadi kenyataan.

Dalam kaitannya dengan penggunaan jalan raya, secara rasional, setiap orang akan mencari keuntungan yang maksimal. Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan jalan raya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Secara eksplisit atau implisitia berkata, “Apa manfaatnya untuk saya jika saya atau masing-masing keluarga saya memunyai satu kendaraan?” Anggapan ini mempunyai hal yang positif dan negatif.

Kemacetan

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Jakarta.

Permasalahan lalu lintas berupa kemacetan atau kongesti pada umumnya terjadi di kawasan yang mempunyai intensitas kegiatan yang tinggi. Pada jam-jam puncak atau kongesti dapat pula terjadi dikarenakan volume lalu lintas (demand) yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan  (supply) disamping adanya percampuran moda, dan juga pada saat-saat tertentu seperti hari libur dan hari-hari besar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yaitu, 1) Faktor Jalan raya (ruang lalu lintas jalan), faktor jalan raya adalah faktor-faktor yang berasal dari kondisi jalan raya itu sendiri. Buruknya kondisi ruang lalu lintas jalan serta sempit /terbatasnya ruang/lahan jalan akan menghambat pergerakan pengguna jalan.

Penyebab buruknya kondisi ruang jalan raya antara lain: adanya kerusakan sebagian atau seluruh ruas jalan, pemanfaatan ruang jalan untuk  urusan yang bukan semestinya atau pemanfaatan yang keliru, misal: jalan digunakan untuk praktek pasar. Terbatasnya lahan jalan dapat diartikan daya tampung (kapasitas) yang rendah dari ruang lalu lintas jalan, disebabkan jumlah kendaraan yang melintas/beredar melebihi daya tampung ruang jalan dan pemanfaatan yang keliru dari ruang lalu lintas jalan.

2) Faktor Kendaraan faktor kendaraan adalah faktor-faktor yang berasal dari kondisi kendaraan yang melintasi di jalan raya. Berbagai hal yang menyangkut kondisi kendaraan bisa berupa: jenis, ukuran, kuantitas (jumlah) dan kualitas kendaraan yang melintas di jalan raya. Misal: jumlah kendaraan yang beroperasi/melintas melebihi daya tampung jalan raya, beroperasinya jenis dan ukuran kendaraan tertentu yang berpotensi memacetkan arus lalu lintas. Mobil (mobil pribadi) memiliki ukuran badan (body size)  yang besar dan populasinya yang besar pula sehingga sangat banyak menyita ruang jalan raya. Banyaknya mobil (mobil pribadi) yang beroperasi di jalan raya pada suatu saat tertentu secara bersamaan akan sangat menyita lahan jalan raya yang memang sudah sangat terbatas. Selain itu, pemakaian mobil pribadi sangat tidak efisien. Yang dimaksud tidak efisien adalah jumlah penumpang (termasuk pengemudi) hanya 1 atau 2 orang di dalam satu mobil.

3) Faktor manusia (pemakai jalan), faktor manusia adalah faktor-faktor yang berasal dari manusia selaku pemakai jalan. Berbagai hal menyangkut manusia antara lain: sikap, perilaku dan kebiasaan (behavior and habit) yang kurang tepat ketika menggunakan jalan raya menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membahayakan pihak lain, misal: sikap dan perilaku mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, congkak, arogan, menganggap bahwa melanggar aturan berlalu lintas adalah hal biasa serta tidak mengetahui atau tidak mau peduli bahwa gerakan (manuver) nya mengganggu bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, yang berprinsip bahwa kecerobohannya bukan merupakan tanggung jawabnya melainkan menjadi tanggung jawab pihak lain.

4) Faktor Lain, banyak faktor lain selain ketiga faktor (komponen) di atas yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, misalnya: penerapan yang keliru terhadap kebijakan dan undang-undang lalu lintas angkutan jalan, kurangnya jumlah petugas pengatur lalu lintas, demonstrasi, kerusuhan, dan cuaca (hujan deras dan banjir).

Alternatif Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, tidak dapat dicapai dengan cara-cara yang 'biasa', harus dilakukan upaya-upaya (intervensi) terobosan yang 'tidak biasa'. Agar tingkat kemacetan di kota-kota besar dapat direduksi, maka upaya-upaya terobosan ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak pilih bulu, tegas dan berani walau berisiko mendapat banyak tantangan dan pertentangan. Upaya-upaya terobosan yang disusun berdasarkan faktor-faktor penyebab kemacetan di atas sebagian besar akan berkonsekwensi/memerlukan adanya perubahan kebijakan (perda) tentang transportasi (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Upaya-upaya itu adalah:

a.      Perbaikan faktor jalan raya.

Prinsip upaya perbaikan faktor jalan raya adalah semua upaya (intervensi) dengan target kepada jalan raya yang bertujuan untuk memperluas lebar jalan dan memperoleh kembali pemanfaatan jalan raya yang selama ini disalahgunakan atau dimanfaatkan secara keliru. Upaya-upaya yang dapat ditempuh antara lain

• Memperbaiki jalan-jalan yang rusak/berlubang.
• Memperlebar ruang jalan di ruas-ruas jalan yang masih memungkinkan untuk dilebarkan.
• Melarang penggunaan jalan dan atau trotoar untuk berbisnis/usaha, misal: bongkar muat barang di tepi jalan, praktek  dagang di trotoar, dan praktek ojek motor.
• Melarang penggunaan jalan untuk kegiatan pasar.
• Menertibkan/melarang penggunaan jalan raya untuk area parkir dan tempat mangkal angkutan umum dan ojek sepeda motor.
• Menertibkan pengemis, pedagang asongan dan anak jalanan beroperasi di persimpangan jalan.
• Melarang angkutan umum berlama-lama berhenti di pinggir jalan
• Memisahkan jalur sepeda motor dengan jalur mobil di ruas-ruas jalan tertentu pada hari kerja.
• Menerapkan sistem "Tarif Jalur Padat" atau semacam Electronic Road Pricing (ERP) yang mengharuskan pengemudi membayar jika melalui ruas jalan raya tertentu pada saat lalu lintas padat.
• Membuka jalan-jalan tembus yang baru.

b.      Perbaikan faktor kendaraan.

Prinsip upaya perbaikan faktor kendaraan adalah semua upaya dengan target kepada kendaraan yang ditujukan untuk membatasi volume kendaraan yang melintasi jalan raya, memperbesar daya muat orang (penumpang) dan atau barang yang dapat diangkut, dan menurunkan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor, karena tujuan dari adanya jalan raya adalah untuk memindahkan orang dan barang, bukan kendaraan. Kendaraan hanya sekedar menjadi alat pengangkut.

Upaya-upaya untuk membatasi jumlah dan volume kendaraan, memperbesar daya muat orang dan atau barang hendaknya lebih dikonsentrasikan pada intervensi yang ditujukan kepada kendaraan jenis mobil pribadi dan angkutan umum. Sedangkan intervensi pada pengendara sepeda motor, berupa penerapan peraturan yang lebih ketat, yang melanggar harus ditindak tegas, upaya ini untuk mengurangi kesemrawutan lalulintas dan mengurangi kejadian Kecelakaan Lalulintas.

c.       Perbaikan faktor manusia (pemakai jalan).

Prinsip upaya perbaikan faktor manusia adalah semua intervensi dengan target kepada pemakai jalan (termasuk pengemudi, tukang ojek, tukang parkir, pedagang kaki lima, pejalan kaki dan pemakai jalan lainnya) dengan tujuan utama merubah sikap, kebiasaan dan perilaku (habits and behaviors) yang selama ini secara keliru diterapkan, misal: sikap mementingkan diri sendiri, saling serobot, tidak mau mengalah, congkak, arogan, menganggap pengguna jalan lain sebagai musuh, membuang sampah di jalan raya, dan bila melanggar aturan lalu lintas dianggap sebagai perilaku yang benar dan tidak memalukan.

Untuk merubah sikap, perilaku dan kebiasaan masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan tetapi memerlukan waktu panjang dan berkesinambungan. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui promosi di media elektronik, surat kabar, memberi contoh yang baik disamping menerapkan sanksi tegas (untuk 'shock therapy') bagi para pelanggar terutama pengemudi sepeda motor yang sering kedapatan melanggar aturan lalulintas. Masyarakat tidak akan mudah berubah tanpa adanya intervensi langsung dari petugas, oleh karena itu yang terpenting Petugas/Polisi Lalu lintas sebagai penegak keadilan di jalan raya harus mampu menegakkan keadilan di jalan tanpa pandang bulu.

Kesimpulan

Buruknya kondisi ruang lalu lintas jalan, kondisi kendaraan jenis dilihat dari ukuran, kuantitas (jumlah) dan kualitas kendaraan, perilaku dan kebiasaan pengguna jalan merupakan penyebab terjadinya kemacetan. Tak sulit untuk tidak meragukan bahwa tingginya jumlah mobil pribadi yang beredar di jalan raya berkorelasi dengan terjadinya kemacetan lalulintas, dengan perkataan lain, semakin banyak jumlah mobil pribadi yang beredar di jalan raya maka semakin tinggi pula tingkat kemacetan lalulintas. Kemacetan memberikan dampak negatif yang besar baik sosial maupun ekonomi yaitu kerugian waktu, pemborosan energi, keausan kendaraan lebih tinggi, meningkatkan polusi udara, meningkatkan stress pengguna jalan, mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.

Tragedi Kepemilikan Bersama adalah suatu pandangan tentang keinginan untuk meraih untung yang banyak untuk kepentingan pribadi daripada membagi-bagikannya kepada manusia lain dan masing-masing mendapat jatah sedikit. Dalam kaitannya dengan penggunaan jalan raya, secara rasional, setiap orang akan mencari keuntungan yang maksimal.

Untuk memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar perlu memperluas lebar jalan dan memperoleh kembali pemanfaatan jalan raya yang selama ini disalahgunakan atau dimanfaatkan secara keliru, membatasi volume kendaraan yang melintasi jalan raya, memperbesar daya muat orang (penumpang) dan atau barang yang dapat diangkut, dan menurunkan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor. Karena tujuan dari adanya jalan raya adalah untuk memindahkan orang dan barang, bukan kendaraan. Kendaraan hanya sekedar menjadi alat pengangkut. intervensi dengan target kepada pemakai jalan dengan tujuan utama merubah sikap, kebiasaan dan perilaku (habits and behaviors) yang selama ini secara keliru.

DAFTAR PUSTAKA

Website

id.wikipedia.org

www.kompas.com

Jurnal

Bromley D. et al. 1992. Making the Common Work: Theory, Practice, policy. San Fransisco CA : ICS Press

Gardner, G. T., & Stern, P. C. (1996). Environmental Problems and Human Behavior. Boston: Allyn and Bacon

Orford, J. (1992). Community Psychology: Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Ostrom E. 1990. Governing the Commons: The evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge NY: Cambridge University Press

Read More

METODE MANAJEMEN WAQAF BAGI LINKAGE PROGRAM SEBAGAI PEMBERANTAS KEMISKINAN DI INDONESIA

METODE MANAJEMEN WAQAF BAGI LINKAGE PROGRAM SEBAGAI PEMBERANTAS KEMISKINAN DI INDONESIA

DISUSUN DALAM RANGKA :

LOMBA KARYA TULIS EKONOMI ISLAM (LKTEI)

DINAR 2011 STEI TAZKIA

OLEH :

1.      Ahmad Musabbihin                              (041011009)

2.      Nurul Ain                                               (041014025)

3.      Muchammad Primadion S.                   (040810016)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2011

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

            Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat merangsang kegiatan kewirausahaan yang lebih besar di negeri ini, yang  akan mendukung munculnya pengusaha tangguh yang dapat membantu mempercepat perekonomian Indonesia.

Memulai usaha kecil dan menengah adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. UMKM adalah salah satu pilar perekonomian Indonesia. Mereka telah terbukti berhasil bertahan selama krisis Asia. Ketika banyak perusahaan besar bangkrut selama krisis dengan meninggalkan sejumlah besar utang buruk, sebagian besar UMKM Indonesia berhasil mengelola bisnis mereka dan membayar kewajiban mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antar instansi pemerintah terkait, otoritas perbankan, dan akademisi, untuk memulai kondisi yang kondusif bagi upaya pengembangan UMKM, tidak bisa dihindari. Sementara itu, pemerintah menghadapi defisit anggaran hampir setiap tahun sejak tahun 1997, yang berarti bahwa pemerintah mungkin merasa sulit untuk menutup pengeluaran rutin. Item-item balance sheet biasa memerlukan dana yang jumlahnya begitu besar yang pemerintah tidak dapat menyediakan dana yang cukup untuk kebutuhan strategis lainnya, seperti pendidikan yang baik, kesehatan yang tepat, dan pengembangan UMKM.

Masalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di bidang pembiayaan antara lain : a). Masih rendahnya kredibilitas UMKM dari sudut analisis perbankan. b). Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis. c). Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM. d). Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. e) keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.

 Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatkan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan, Linkage Program adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Yaitu bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan lewat agen atau perusahaan mitra (istilahnya two steps financing). Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah bisa berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Multifinance dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Koperasi pesantren (Kopontren) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Bank syariah juga bisa  melakukan Linkage Program dengan lembaga non keuangan seperti perusahaan perkebunan inti plasma atau perusahaan franchise. yang saling mendukung, memperkuat serta menguntungkan  dengan pola syariah. Untuk mengoptimal sistem ini maka harus ada sistem yang mendukung linkage program yaitu dengan manajemen wakaf.

Salah satu solusi yang potensial untuk kebutuhan dana yang cukup untuk kebutuhan publik adalah dana wakaf, yang hasil dari sumbangan masyarakat. Orang-orang (ummat) menyumbangkan uang mereka sebagai wakaf tunai oleh pembelian sertifikat wakaf tunai. Dana yang dikumpulkan akan kemudian diinvestasikan dalam berbagai portofolio investasi, dimana keuntungan dapat dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat tersebut di atas. Keuntungan yang diperoleh juga akan digunakan untuk mendanai program-program pemberantasan kemiskinan, sementara prinsipnya akan diinvestasikan kembali di berbagai peluang investasi yang sangat menguntungkan. Di beberapa negara, wakaf pengelolaan dana telah efektif mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan rakyat ditingkatkan, dengan menyediakan dana tambahan untuk program-program pengembangan pendidikan & kesehatan, rumah murah & fasilitas umum program pembangunan, dan sebagainya.  Waqif menyumbangkan / uangnya sebagai dana wakaf untuk Mauquf'alaih (orang yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari dana wakaf) melalui Nadzir (seseorang / lembaga yang bertugas untuk mengelola dana wakaf dan mendistribusikan hasil investasi wakaf). Hanya keuntungan dari dana wakaf  diinvestasikan  akan dikirim ke Mauquf'alaih. Prinsip-prinsip tetap menjadi diinvestasikan di peluang investasi yang potensial. Sehubungan dengan perannya sebagai manajer investasi dana wakaf, Nadzir atas nama Wakaf Institusi dapat mengalokasikan sebagian dana wakaf untuk membiayai bisnis UMKM berdasarkan sistem bagi hasil. Semakin besar pengembalian investasi, dana lebih dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan (Masyita, 2005).

 Hal itu lah yang kemudian menggugah penulis untuk menawarkan suatu metode baru yaitu Metode Manajemen Waqaf Bagi Linkage Program Sebagai Pemberantas Kemiskinan Di Indonesia, sebagai usaha untuk menyajikan prinsip wakaf dan konsep dinamika sistem dengan pendekatan keuangan mikro syariah praktis sehingga ini dapat efektif diterapkan pada masalah-masalah manajerial. Dalam tulisan ini, saya akan berbicara tentang hubungan antara awqaf terhadap sistem keuangan dan keuangan mikro syariah ketimbang tentang hubungannya dengan ajaran agama Islam. Wakaf sebagai sektor ketiga, harus mengatasi kompleksitas lingkungan bisnis baru dan meningkatnya permintaan atas transparansi dan akuntabilitas. Namun, selama bertahun-tahun, sektor ini menjadi terabaikan dan agak terlupakan. Pemodal dunia mereka membagi organisasi dalam sektor pemerintah dan swasta. Mereka sering mengabaikan awqaf sebagai sektor ketiga penting mewakili ceruk pasar yang sangat potensial. (Dafterdar, 2007).

1.2       Rumusan masalah

            Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1.      Bagaimanakah kondisi kemiskinan di Indonesia?

2.      Bagaimanakah penerapan Linkage Program di Indonesia?

3.      Bagaimanakah metode manajamen waqaf bagi Linkage Program sebagai pemberantas kemiskinan?

1.3       Tujuan penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1.      Untuk mengetaui kondisi kemiskinan di Indonesia.

2.      Untuk mengetahui penerapan Linkage Program di Indonesia.

3.      Untuk mengetahui metode manajamen waqaf bagi Linkage Program sebagai pemberantas kemiskinan.

1.4       Manfaat penulisan

Adapun manfaat  yang diharapkan dapat dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Bagi penulis

Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat karya tulis dan menambah wawasan tentang metode manajemen waqaf untuk pengentasak kemiskinan.

2. Bagi pembaca

Dapat menambah wawasan serta dapat menjadikan karya tulis ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi kemiskinan dengan menggunakan metode manajemen waqaf.

3. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan tindakan oleh pemerintah terkait dengan metode manajemen waqaf dalam Linkage Program untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

2.1.1 Usaha Mikro

(Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003, tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil):

a.              Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;

b.             Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

2.1.2 Usaha Kecil

(Menurut UU No. 9/1995, tentang Usaha Kecil):

a.    Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

b.    Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Besar;

c.    Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Berdasarkan Kepmenkeu No. : 571/KMK 03/2003 maka pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tak lebih dari Rp. 600 juta.

            2.1.3 Usaha Menengah

(menurut Inpres No. 10/1999, tentang Pemberdayaan Usaha Menengah)

a.       Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

Berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Besar;

Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta, sampai dengan Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

b.      Usaha Produktif (Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003, tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil) : Usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha.

Terdapat beberapa acuan definisi yang digunakan oleh berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

a.    UU No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet per tahmaksimal Rp 1 milyar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 milyar.

b.    BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah, batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun. Berdasarkan definisi tersebut, data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2002 menunjukkan populasi usaha kecil mencapai sekitar 41,3 juta unit atau sekitar 99,85 persen dari seluruh jumlah usaha di Indonesia; sedangkan usaha menengah berjumlah sekitar 61,1 ribu unit atau 0,15 persen dari seluruh usaha di Indonesia. Sementara itu persebaran UKM paling banyak berada di sektor pertanian (60 persen) dan perdagangan (22 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut sekitar 53 juta orang (68 persen penyerapan tenaga kerja secara total).

c.    Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 5 milyar. Sementara itu, usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp. 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp. 1 miliar (sesuai UU No. 9 tahun 1995).

d.   Bank Indonesia menggolongkan UK dengan merujuk pada UU No. 9/1995, sedangkan untuk usaha menengah, BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200 juta s/d Rp. 5 miliar) dan non manufaktur (Rp. 200 – 600 juta).

e.    Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 1-19 orang; usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang; dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

2.2       Manajemen Wakaf Produktif

Umumnya wakaf berupa properti seperti tanah dan bangunan, namun demikian dewasa ini telah disepakati secara luas oleh para ulama bahawa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensial wakaf). 

Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Secara teknis, sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri seperti halnya Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi/perbankan syariah yang ada. 

Untuk lebih jelasnya tujuan sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

1.      Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.

2.      Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan Wakaf Tunai serta

3.      membantu pengelolaan wakaf yang mentransformasi  tabungan sosial menjadi modal

4.      sosial.

5.      Keuntungan pengelolaannya untuk masyarakat miskin.

6.      Menciptakan kesadaran di kalangan orang-orang kaya mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat miskin.

7.      Untuk membantu mengembangkan sumber modal sosial.

8.      Untuk membantu pengembangan negara secara umum dan untuk menciptakan integrasi yang unik antara keamanan sosial dan kedamaian sosial.

Institusi atau lembaga pengelola wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh mawquf ‘alaih. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nadzir). 

Dalam kitab Mughnil Muhtaj, oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini dijelaskan tugas nadzir sebagai berikut: “kewajiban dan tugas nadzir wakaf adalah: membangun, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.”

Terdapat dua macam praktek wakaf yaitu Wakaf Mutlaq dan Wakaf Muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si wakif untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf muqayyad adalah wakaf di mana wakif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. Dalam praktek wakaf mutlaq, nadzir lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk al-‘iqar (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan  bangunan). 

Tujuan wakaf ialah rai’/hasil dari manfaat wakaf yang diusahakan. Al-Malibary mengatakan: “penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf.” Jadi wakaf pertama-tama ialah membuahkan hasil yang dalam istilah fiqh disebut rai’. Pengertian rai’ ialah: “semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong.” Jika tujuan wakaf itu merupakan hasil dari suatu kumpulan aset wakaf, maka substansi esensial wakaf adalah suatu sistemasi upaya pengakumulasian dana abadi masyarakat (yang hasil kelolaannya untuk masyarakat).

BAB III

METODE PENULISAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dimpulkan meliputi data sekunder yang berasal dari internet, jurnal penelitian, hasil survei, buku referensi atau artikel–artikel ilmiah dari sumber yang kredibel.

3.2. Teknik Pengolahan Data

Input => Proses => Output

Input :    Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder yang berasal dari jurnal penelitian dan hasil survei baik cetak maupun elektronik (internet), literatur buku maupun dari situs-situs koran online.

Proses :   menganalisis data yang terkumpul yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam karya tulis.

Output : penyajian data berupa makalah karya tulis

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis mengenai aplikasi sistem manajemen wakaf bagi Linkage Program sebagai upaya strategis untuk memberantas kemiskinan dan juga turut membantu rencana strategis pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Bank Indonesia dalam percaturan ekonomi Indonesia untuk percepatan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan perekonomian Indonesia.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1  Kondisi kemiskinan di Indonesia

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:

1.      Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

2.      Kemiskinan Relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3.      Kemiskinan Kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu diamati dari keluarga miskin yaitu :

1.      Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuan menjangkau perlindungan dasar.

2.      Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang kemasyarakatan.

3.      Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.         

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 berfluktuasi dari tahun ke  tahun (Tabel 1, Gambar 1, dan Gambar 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin  meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi  47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada  tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase  penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. 

Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.

Table 4.1

Jumlah dan Presentas Penduduk Miskin di Indonesia

menurut Daerah, 1996-2008

 

 Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. 

Gambar 4.1

Presentasi Kemiskinan di Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan menurut Tahun

 

Sumber  : diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007-Maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008.

Gambar 4.2

Jumlah penduduk miskin di Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan menurut Tahun

 
 Sumber  : diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

4.1        Penerapan Linkage Program di Indonesia

4.1.1    Karakteristik Model Linkage Program

Linkage Program adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Koperasi, yang dimaksud dalam Linkage Program ini adalah KSP/USP-Koperasi atau KJKS/UJKS-Koperasi yang selanjutnya disebut Koperasi. Anggota Koperasi yang dimaksud dalam Linkage Program ini adalah anggota tetap dan atau calon anggota Koperasi (termasuk anggota yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil), yang keanggotaannya diatur didalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing Koperasi.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dengan kriteria : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria, sebagai berikut :

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

4.1.2      Kriteria Koperasi Peserta Linkage Program Dengan Bank Umum Pola Syariah

Koperasi Peserta Linkage Program Pola Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.      Telah menggunakan sistem syariah;

2.      Pengikatan menggunakan akad syariah;

3.      Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) Tahun;

4.      Bagi hasil selama 2 (dua) tahun terakhir positif;

5.      Koperasi dengan outstanding pembiayaan yang diberikan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya;

6.      Non Performing Financing (NPF) maksimum 5 % (lima per seratus);

7.      Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.

                         

Penyaluran dan Pemanfaatan Pembiayaan Linkage Program adalah sebagai berikut :

a.       Besar kredit/pembiayaan yang dapat disalurkan kepada Peserta Linkage Program dengan Bank Umum sesuai kesepakatan, sedangkan dengan Bank Umum peserta KUR diberikan sampai dengan maksimal Rp. 500 juta dan kepada anggotanya maksimal Rp. 5 juta.

b.      Jenis kredit/pembiayaan dan Jangka waktu permohonan sesuai kesepakatan dengan Bank Umum, sedangkan dengan Bank Umum peserta KUR Jenis kredit/pembiayaan diperuntukan bagi modal kerja dan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

c.       Suku bunga kredit/pembiayaan sesuai kesepakatan dengan Bank Umum , sedangkan Suku bunga kredit/pembiayaan dengan Bank Umum peserta KUR maksimal 16 % (enam belas per seratus) efektif/ per tahun.

d.      Biaya administrasi dan provinsi kredit/pembiayaan dari Bank Umum peserta KUR tidak dipungut.

e.       Koperasi peserta Linkage Program wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran kredit/pembiayaan kepada anggotanya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penarikan.

4.1.3    MODEL LINKAGE PROGRAM

Identifikasi koperasi calon peserta Linkage Program dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Umum, Instansi terkait dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pelaksanaan Model Linkage Program antara bank umum syariah atau unit usaha syariah (BUS/UUS) dan koperasi syariah adalah sebagai berikut :

a. Model Executing

Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (normal business loss), maka risiko ditanggung oleh KJKS/UJKS-Koperasi.

Distribusi pendapatan, sesuai dengan nisbah yang disepakati antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai.

Jaminan, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku. Jaminan anggota Koperasi, sesuai yang dipersyaratkan KJKS/UJKS-Koperasi. Akad Pembiayaan kepada anggota koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka Linkage Program, maksimal 1 (satu)bulan setelah data dan persyaratan dipenuhi secara lengkap.

b. Model Channeling

1.      Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (normal business loss), maka risiko ditanggung oleh BUS/UUS;

2.      Distribusi pendapatan :

-          BUS/UUS memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMK;

-          KJKS/UJKS-Koperasi mendapatkan fee yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi;

3.      Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;

4.      Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;

5.      Akad pembiayaan kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;

6.      Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka Linkage Program, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.

c. Model Joint Financing

1.      Risiko pembiayaan kepada anggota Koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kegagalan bisnis secara normal (normal business loss), maka risiko ditanggung bersama antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsinya;

2.      Distribusi pendapatan :

3.      BUS/UUS memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMK. Pembagian pendapatan antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsi yang disepakati.

4.      Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai.

5.      Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku.

6.      Akad kredit kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;

7.      Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka Linkage Program, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.

4.3 Metode Manajemen Waqaf Bagi Linkage Program Sebagai Pemberantas Kemiskinan Di Indonesia

Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM)  sebagai  sektor  yang  lekat  dengan perbankan  syariah  tetap  menjadi  prioritas  penyaluran  dana  perbankan  syariah,  hal  ini tercermin  pada  alokasi  pembiayaan  baik modal 

Gambar 4.3

Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Syariah

 

Sumber : Outlook perbankan Syariah 2011

kerja maupun  investasi  ke  sektor  tersebut yang mencapai Rp.47,17  triliun dengan porsi 77,37% dari  total PYD bank umum dan unit usaha  syariah.  Dominasi  pembiayaan  kepada  sektor  UMKM  ini  tidak  mengherankan mengingat  nature  bank  syariah  yang  dekat  ke  UMKM  dan  potensi  pasar  sector tersebut terbesar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. 

Sejalan  dengan  pertumbuhan  PYD  yang meningkat,  laju  pertumbuhan  pembiayaan (modal  kerja  dan  investasi)  sektor  UMKM  juga  meningkat  pesat  dari  19,86%  (yoy)  pada September  2009  menjadi  44,81%  per  September  2010.  Peningkatan  laju  pertumbuhan pembiayaan  sektor UMKM  sejalan dengan program pemerintah  yang  semakin memberikan kemudahan pada sektor UMKM untuk semakin berkembang. 

Penyaluran  pembiayaan  kepada  nasabah  UMKM  dapat  dilakukan  secara  langsung maupun  dengan  cara  bermitra  (Linkage Program)  dengan  lembaga  keuangan lain  seperti BPRS dan koperasi. Linkage program ini bisa dilakukan melalui skema Channeling, Executing, atau Joint Financing. Disamping  itu bank syariah juga menjadi agen pemerintah untuk kredit program bagi nasabah UMKM seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), dan Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  Dengan  demikian  diharapkan  potensi  nasabah  UMKM  dapat tergarap merata.

Selain  itu,  dukungan  BPRS  dalam  menyalurkan  pembiayaan  UMKM  semakin  kuat seiring dengan peningkatan jumlah BPRS yang beroperasi di sebagian wilayah nusantara. Per September 2010  jumlah BPRS  telah mencapai 146   BPRS, dimana 8 BPRS diantaranya baru beroperasi  tahun  ini  yaitu  BPRS  Gunung  Slamet,  BPRS  Amanah  Insan  Cita,  BPRS  Artha Pamenang,  BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta,  BPRS  Rahmania Dana  Sejahtera,  BPRS  Rahma Syariah,  BPRS  Mitra  Harmoni  Kota  Semarang,  BPRS  AR  Raihan.  Total  pembiayaan  yang disalurkan  BPRS  bertumbuh  24,76%  dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp.1,98  trilyun  dimana 56% diantaranya merupakan pembiayaan kepada UMKM. 40

Sedangkan  perkembangan  lain  yang  cukup menggembirakan  adalah meningkatnya volume usaha BPRS sebesar 18,84% sehingga total assetnya per September 2010 mencapai Rp.2,52  trilyun  dengan  intermediasi  yang  berfungsi  baik  tercermin  dari Financing to Deposit Ratio  (FDR) sampai dengan September 2010 telah mencapai 135,82%. Selain  itu kualitas pembiayaan  BPRS  pada  periode  yang  sama  cenderung  membaik  dimana  rasio  NPF  net  sebesar  6,12%,  atau  lebih  rendah  dibandingkan  pada  periode  yang  sama  tahun  2009   sebesar 6,65%.

Table 4.2 : Profil Keuangan BPRS

Sumber : Outlook Perbankan syariah 2011

Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat seperti Wakaf Tunai Dompet Dhuafa Republika dan Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat – Bank Muamalat Indonesia.

Dompet Dhuafa Rapublika sebagai salah satu lembaga yang telah menjalankan wakaf tunai telah membuktikan potensi wakaf ini. Dalam laporan keuangannya periode 1-30 Jumadil Awwal 1425 H telah berhasil mengumpulkan dana wakaf sebesar 37.350.000 rupiah. Untuk wakaf tunai sendiri, Dompet Dhuafa Republika telah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai dengan nominasi 1.000.000 – 5.000.000 rupiah. Hal ini memudahkan masyarakat untuk berwakaf, karena nominasinya yang bisa dijangkau masyarakat tidak perlu menunggu seperti dahulu untuk berwakaf (Anshori, 2005:100)

Pengelolaan dana wakaf tunai harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparasi serta akuntabilitas merupakan factor yang harus diwujudkan. Sehingga dalam hal ini, lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut adalah lembaga yang paling siap dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai (Tim Depag, 2004:49)

Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak, yaitu: 1) Wakif (pemberi wakaf); 2) Nadzir (pengelolaan wakaf) yang juga bertindak sebagai manajer investasi; 3) Maukuf alaih/beneficiary (masyarakat yang diberi wakaf/peruntukan wakaf). Wakif akan memberikan hartanya (uang) sebagai wakaf kepada lembaga pengelola wakaf dan keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Oleh karena itu, menurut M. Syafii Antonio sebagaimana dikutip oleh Tim Depag (2004: 51-55), lembaga pengelola wakaf tunai seyogyanya memenuhi criteria sebagai berikut:

Pertama, kemampuan akses kepada calon wakif. Calon wakif tentunya mereka yang memiliki kelebihan likuiditas, terlepas seberapa likuiditas tersebut. Saat ini umumnya kelebihan likuiditas masyarakat disimpan di bank. Potensialitas calon wakif dapat dilihat oleh bank dengan mengamati jumlah deposito, tabungan, atau mutasi giro yang bersangkutan, sehingga akses ke calon wakif lebih mudah dilakukan oleh bank beserta jaringannya;

Kedua, kemampuan melakukan investasi dana wakaf. Investasi wakaf tunai dapat dilakukan dengan berbagai jenis investasi, yaitu: (a) Investasi Jangka Pendek: yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan pemeriintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari Bank Indonesia (BI); (b) Investasi Jangka Menengah; yaitu industry/usaha kecil. Dalam hal ini bank di Indonesia telah terbiasa dengan ketentuan adanya beberapa skim kredit program KKPA, KKOP, dan KUK (sesuai keetentuan BI); (c) Investasi Jangka Panjang: yaitu untuk industry manufaktur dan industry besar lainnnya. Bank mempunyai pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjangseperti investasi pabrik dan perkebunan.

Kemampuan tersebut dimiliki oleh bank, karena bisnis bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun modal kerja.

Ketiga, kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary. Nadzir sebagai pihak yang diberii amanah untuk mengelola dana wakafsekaligus memberikan benefitnya kepada beneficiary, harus melakukan administrasi yang cukup memadai dan menjamin bahwa setiap beneficiary mendapatkan benefit atas dana wakaf tersebut. Administrasi ini membutuuhkan teknologi da kemampuan SDM yang handal. Kemampuan SDM dan kecukupan teknologi tersebut dimiliki oleh bank, dimana nature bisnisnya adalah mengelola rekening-rekening nasabah. Teknologi bank juga cukup memadai untuk menampung banyak data base beneficiary yang akan mendapatkan kredit.

Keempat, kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Benefit hasil investasi dana wakaf harus didistribusikan kepada beneficiary. Pendistribusian ini mengacu pada persyaratan yang diberikan oleh wakif terhadap pihak yang berhak menerima benefit. Pihak pengelola dana wakaf harus memastikan berapa besar benefit yang diterima. Hal ini menuntut kemampuan administrasi dan teknologi, dan bank mempunyai kemampuan untuk itu.

Gambar 4.4

Skema Manajemen Wakaf Pada Linkage Program

 

Bank syariah juga sudah mempunyai system profit distribution, baik dengan konsep Pool of Fund maupun Special Investment (mudharabah muqayyadah) yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, di mana system ini akan memback-up pengelolaan dana wakaf tunai dengan menggunakan system voluntary pool of fund. Benefit atas dana wakaf jika diijinkan oleh wakif dapat digunakan sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah. Hal ini sudah pernah dipraktikkan oleh Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Depkop  dan PKM dalam bentuk P2KER (Proyek Pengembangan Kemandirian Ekonomi Rakyat) dengan binaan berupa Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) di berbagai Provinsi. Pengusaha kecil yang dibina oleh bank diharapkan dapat mengelola usahanya secara professional dan akhirnya mendapatkan akses permodalan dari bank.

Kelima, mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga keuangan semisal bank yang mampu menjadi nadzir harus memiliki kredibilitas di mata masyarakat karena harus mampu menjalankan amanah untuk melakukan investasi dab mendistribusikan benefit atas investasi dana wakaf, secara regulatif, bank merupakan lembaga yang bersifat high regulated, diatur secara ketat oleh otoritas moneter (BI), di mana otoritas moneter juga menjamin deposit masyarakat di bank termasuk deposit wakaf. Kelebihan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah bahwabank konvensional adalah bahwa bank syariah merupakan lembaga yaa yang bers bersifat syariah high regulated, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) senantiasa memantau apakah operasional dan produk bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.      Merintis upaya pengendalian tingkat kemiskinan yang naik turun tidaklah semudah membalik telapak tangan, dikarenakan naik turun inflasi yang mengakibatkan penduduk yang tergolong tidak miskin banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Ditambah lagi dengan.akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

2.      Linkage Program telah berkembang dengan baik dan merupakan salah satu upaya menanggulangi pembiayaan modal untuk usaha mikro. Linkage Program telah membuktikan bahwa Bank Umum dapat pula menjangkau usaha mikro/masyarakat miskin dengan tetap profitable  dan aman. Linkage  Program juga sebagai bentuk kepedulian sosial serta peluang pasar baru

3.      Pengelolaan dana wakaf yang merupakan pengelolaan dana publik yang mempunyai keunggulan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun penyertaan modal kerja.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui karya tulis ini adalah :

1.      Pemerintah, bank umum dan LKM diharapkan mampu menangani kebutuhan akan pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

2.      Kemudahan akses dalam pembiayaan modal kerja dari Bank Umum ke LKM melalui skema Linkage Program sangatlah dibutuhkan demi terealisasinya konsep tersebut.

3.      Bangun sinergitas antara pemerintah, bank umum, dan LKM dalam skema Linkage Program melalui manajemen wakaf guna menciptakan pendistribusian dana kepada masyarakat atau UKMK yang diharapkan nantinya memperluas lapangan kerja sehingga pemberantasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya sekedar wacana.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Azwar. 2007. Kemitraan Usaha dalam Klaster Industri Kerajinan Anyaman di Kabupaten Tasikmalaya. Tugas Akhir tidak dipublikasikan. Semarang : Universitas Diponegoro (Undip).

Andriansyah, Yuli. 2010. Kebijakan Pembiayaan Perbankan Pada Umkm untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Erupsi Merapi. Yogyakarta : Direktorat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.

Anonim.  presentase kemiskinan Indonesia tahun 2009. http://blahblagadah.blogsome.com/.

_______, Inovasi Kemitraan Perbankan Syariah untuk Pengentasan Kemiskinan. Majalah Ekonomi Syariah, volume 6, no 26, 2008

Ariyanto, Agus. 2002. Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah. Document file.

Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009. Badan Pusat Statistik

Idat, Dhani Gunawan dkk. 2011. Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011. Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah

Maysita, Dian. 2009. Designing Waqf Management Systems for Microfinance Sector and Poverty Eradication in Indonesia. Durham University United Kingdom

Osman, ahmad zamri. 2010. Accountability of Waqf Management: Insight From Praxis of Nongovernmental Organisation (NGO). London : Royal Holloway University

Permen No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 Pedoman  Umum  Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi. Jakarta : Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah Republik Indonesia.

Utomo, Budi Setiawan. Manajemen Efektif Dana Wakaf produktif. Rumah Zakat Indonesia.

Salam, Abdul. 2004. Mendorong Akselerasi Intermediasi kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui Linkage Program. Jakarta : Permodalan Nasional Madani.

Read More